Islam (Aceh) dan Nationalism

BILA sejarah tak mau terperangkap dalam tapal batas antikuarianisme, perlu dilakukan generalisasi. Itulah yang dilakukan Steenbrink dalam kolomnya, Dari Lada ke Kalam Allah, Dengan titik tolak konflik antara Houtman bersaudara dan Sultan Aceh (1599), ia menyimpulkan pertikaian pendapat sekitar soal-soal praktis telah beralih menjadi konflik pribadi dan agama. Secara amat berani ia berpendapat bahwa struktur demikian tetap konsisten dalam dinamika konflik yang mewarnai sejarah hubungan Aceh-Belanda di kemudian hari, terutama dalam Perang Aceh (1873-1903).

Generalisasi sejarah, barangkali juga dalam ilmu-ilmu sosial, sukar diuji dengan eksperimentasi terkendali, mengingat kompleksitas ihwal manusia. Namun, sejauh yang dapat dilakukan, kiranya hal itu bisa dikerjakan dengan prosedur “metasejarah” atau memperbandingkan dan mempertentangkan kategori-kategori perkembangan sejarah untuk menemukan dan menerangkan persamaan dan ketidaksamaan.
Terlepas benar-tidaknya generalisasi tersebut, berikut ini dipaparkan aspek hubungan kekuasaan dan agama yang mewarnai konflik vertikal Aceh-Jakarta dalam wujud pemberontakan Darul Islam (1953-1962).
Wacana yang selama ini berkembang cukup dominan ialah pemberontakan itu meletus karena Teungku M. Daud Beureueh (1898-1987) tidak puas terhadap pemerintah pusat yang nasionalis dan sekuler. Sebagai ulama yang berpendirian bahwa politik dan agama merupakan kesatuan untuk penerapan syariah, dia pun mengangkat senjata untuk mewujudkan Daulah Islamiyah.
Suatu paradoks terjadi ketika Daud Beureueh mengangkat senjata. Di samping beberapa komponen sosial lainnya, sejumlah ulama menolak dan menentang keras perjuangannya. Salah seorang yang paling menonjol ialah Syekh H.M. Wali al-Khalidi (1917-1962), ulama tarekat Naqsyabandiah, pengasuh Pesantren Darussalam di Labuhan Haji, sekitar 400 kilometer di selatan Banda Aceh. Setidaknya dua kali berturut-turut ia mengumumkan fatwa, baik tentang pemberontakan Darul Islam maupun tentang isu politik nasional masa itu.
Fatwa pertama melalui Safinatus Salamah wan-Najah (“Kapal Keselamatan dan Kemenangan”), beberapa hari setelah Daud Beureueh memproklamasikan Darul Islam; sementara fatwa kedua berjudul Tiang Selamat bagi Segala Lapisan Pemerintah dan Rakyat, pada akhir 1957, ketika Darul Islam Aceh memperoleh tonikum baru akibat konstelasi politik nasional. Kedua fatwa tersebut didasarkan pada Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 248-249 dan tiga kitab: Tafsir Shawi, Tuhfah, dan Bughyatul Musytarsyidin.
Menurut kedua fatwa, Indonesia adalah Darul Islam; Presiden Sukarno adalah imam bil istilah; Presiden Sukarno tidak kafir atau uzlah; jalan lain masih ada, yaitu pemilihan umum. Selain itu, latar belakang pemberontakan tidak singgung-menyinggung dengan Islam, tapi “keperluan suatu golongan dengan menjadikan agama sebagai topeng.” Karena itu, sidang para ulama menetapkan pemberontakan tersebut sebagai bughah, mazmum, dan hukumnya haram. Fatwa tersebut juga menolak pengertian syahid dalam perjuangan melawan pemerintah yang sah, selain mempersoalkan infak yang dikutip dari penduduk yang dinilai tak lebih sebagai pemberian biasa.
Menurut Syekh H.M. Wali al-Khalidi, pemerintah Republik Indonesia bukanlah kufur karena mereka menjalankan hukum nasional atau hukum adat negeri. Kalau pemerintah menjalankan hukum Islam, penduduk Indonesia akan terpecah-belah sehingga berakibat hilangnya kemerdekaan. Pemerintah juga tidak melecehkan hukum agama, tapi justru mengerti betul bagaimana sulitnya menerapkan hukum Islam dalam masyarakat majemuk. Lagi pula betapa sulit menjatuhkan hukuman zina karena dibutuhkan empat saksi yang melihat sendiri. Karena itu, hukum nasional bila ditinjau secara sungguh-sungguh hampir menyerupai hukum Islam.
Argumen dalam kedua fatwa tersebut cukup jelas memperlihatkan betapa Wali al-Khalidi adalah ulama sufi yang kurang mementingkan syariah oriented, tapi berpandangan liberal, lebih menonjolkan nilai-nilai kemanusiaan universal. Pengkhidmatan terhadap sesama manusia, menurut dia, harus menjadi landasan moral kehidupan politik Indonesia. Karena itu, ia kurang setuju bila Islam dijadikan komoditas politik untuk diperjualbelikan atau sebagai simbol seperti yang terjadi dalam perpolitikan di tanah air kita.
Pernahkah terjadi konflik pribadi antara Wali al-Khalidi dan Daud Beureueh? Sejauh data yang tersedia, tidak pernah. Malah, ketika Daud Beureueh menjabat Gubernur Aceh, Wali al-Khalidi pernah ditawari pindah ke Kutaraja, kini Banda Aceh. Namun tawaran itu ditolak secara halus karena ia lebih suka memimpin pesantren. Itu tak berarti ia buta politik. Merupakan pengetahuan umum, dialah pelopor berdirinya Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) di Aceh, Mei 1942. Hanya, ia tak mau menjadi pengurus. Ia selalu menjaga jarak dengan politik atau kekuasaan, agar terhindar dari konflik kepentingan.

Isa Sulaiman Sejarawan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Read more: http://www.atjehcyber.net