BANDA ACEH — Dari 5.736.500 hektar luas wilayah Aceh, seluas 2.525.366,82 hektar (44,12 persen) dikuasai oleh pemodal swasta. Penguasaan lahan swasta tersebut digunakan untuk berbagai kepentingan, di antaranya hak guna usaha, konsesi pertambangan, konsesi hak pengusahaan hutan (HPH), hutan tanaman industri (HTI), dan konsesi karbon.
 
“Besarnya penguasaan lahan oleh swasta itu tak berimbas kepada peningkatan kemakmuran mayarakat Aceh. Sebaliknya, penguasaan tersebut justru meningkatkan risiko bencana alam, kerusakan hutan, konflik lahan antara masyarakat dan pengusaha, punahnya satwa dilindungi, serta kesenjangan yang semakin menganga antara warga sekitar hutan dengan perusahaan-perusahaan swasta yang diberi izin pengelolaan hutan,” papar Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, TM Zulfikar, Sabtu (31/12/2011).
Setiap tahun, kata Zulfikar, kejadian bencana alam terus meningkat di Aceh. Tahun 2007 terjadi 46 banjir di Aceh, 2008 meningkat 170 kejadian, 2009 naik menjadi 213 kejadian, 2010 bertambah lagi menjadi 250 kejadian. “Itu belum termasuk kebakaran hutan, konflik satwa, dan longsor,” ujarnya.
Pendapatan asli daerah yang didapat Aceh dari sektor pertambangan dan perkebunan yang dibuka dari alih fungsi lahan pun tak sebanding dengan besarnya dana yang harus dikucurkan pemerintah untuk mengatasi dampak bencana. Banjir di Tamiang, misalnya, pemerintah harus mengeluarkan dana Rp 2 triliun. Padahal, PAD dari pertambangan dan perkebunan tak mencapai angka ratusan miliar rupiah. KOMPAS.com

Read more: http://www.atjehcyber.net